Arsip Berita

Konten per Bulan

ANGGOTA DPR RI MENDUKUNG KI PUSAT SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi, SE., Ak., MBA., C.F.E menyatakan mendukung Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai lembaga yang akan menjalankan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), nanti setelah disahkan. Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi Informasi (KI) Pusat bertitel ‘Pentingnya Lembaga Independen dalam Perlindungan Data Pribadi’ yang dilakukan secara zoom meeting dan secara fisik di Sekretariat KI Pusat Wisma BSG lantai 9 Jl. Abdul Muis 40 Jakarta Pusat, Senin (27/07/2020).

FGD E-MONEV: Sinergi KI Pusat dan Media Mendorong Keterbukaan Informasi Badan Publik

Sinergi antara Komisi Informasi (KI) Pusat dengan Media Massa akan mendorong keterbukaan informasi di Badan Publik (BP), terutama dalam pelaksanaan E-Monev (elektronik monitoring dan evaluasi) BP 2020. Hal itu disampaikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana didampingi Sekretaris KI Pusat MH Munzaer saat membuka acara FGD (Forum Group Discussion) bertajuk Monev dari Perspektif Media, Selasa (28/07/2020) di Ruang Rapat Besar Sekretariat KI Pusat lantai 9 Wisma BSG Jakarta yang dilaksanakan secara virtual dan hadir secara fisik.

SOSIALISASI E-MONEV 2020: KI Pusat Bantu Atasi Masalah BP Soal Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) Pusat berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengataisi masalah yang dihadapi oleh Badan Publik (BP) dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana perintah dari Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana di depan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) saat sosialisasi e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi) selama tiga hari, 13-15 Juli 2020 di Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta yang dilaksanakan secara virtual dan hadir secara fisik.

YAKIN KOMISI INFORMASI TIDAK DIBUBARKAN PRESIDEN

Berdasarkan informasi dari beberapa sumber off the record dan pendalaman kami terhadap Visi dan Misi Presiden Jokowi, kami menyimpulkan kalau Presiden Jokowi dan Menpan & Reformasi Birokrasi tidak sedikitpun punya pemikiran untuk membubarkan Komisi Informasi. Hal ini terkait dengan komitmen Presiden dan Menpan RB, Bapak Tjahjo Kumolo, terhadap prinsip-prinsip keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanahkan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infornasi Publik.

KI Pusat Optimistis Beban Tunggakan Sengketa Dapat Dituntaskan

Komisi Informasi (KI) Pusat optimistis beban tunggakan sengketa informasi publik dapat dituntaskan karena masih menjadi beban KI Pusat dari Bappenas yang perlu segera diselesaikan. Guna memuluskan penyelesaian sengketa informasi yang masih berjumlah 347 register itu, KI Pusat menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) melibatkan Narasumber Edy Wibowo (Mahkamah Agung RI), Anggria Septari (Kemenkum HAM RI), Alamsyah Saragih (Ombudsman RI/ORI) di ruang rapat besar Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Jumat (03/07/2020).

Sidang Sengketa Informasi Publik, Antara Dedy Dengan DLH Pemkot Pangkalpinang, Ini Hasilnya

OKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG,— Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, kembali dilaksanakan Komisi Informasi (KI ) Bangka Belitung (Babel) diruang persidangan Selasa (7/7/2020) siang.

Sidang sengketa informasi antara Pemohon Dedy Wahyudy dengan termohon Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang diwakilkan tim pendampingan PPID Kota Pangkalpinang, di pimpin Majelis sidang Eko Tejo Marvianto S.I.Kom serta anggota majelis Sugesti, M.PdI, dan Ita Rosita, S.P.

Rakor dengan PPID Pembantu Diskominfo Babel Siap Tingkatkan Tata Kelola Layanan Informasi

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Mulai bulan Agustus dan Oktober ini, kementerian dalam negeri dan lembaga nonpemerintah Komisi Informasi (KI) pusat merencanakan akan melakukan monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan terkait pelaksanaan layanan informasi badan publik yang dilakukan oleh Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung.

Karena itu, seluruh pengelola layanan informasi (PPID) di Lingkungan Pemprov. Kepulauan Babel diminta untuk melakukan pembenahan dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi dan sekaligus guna mewujudkan Babel informatif.

Arsip Berita