Beri Informasi, Badan Publik Harus Transparan

SUNGAILIAT – Seluruh badan publik harus transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terkecuali informasi tersebut dikecualikan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung (Babel) Eko Tedjo dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik (KIP) kepada jajaran OPD di lingkungan Pemkab Bangka di OR Bangka Bermartabat, Rabu (4/4/2018). Menurut dia, di Babel, Komisi Informasi Babel hadir sebagai lembaga mandiri dalam menjalankan Undang-Undang KIP. Dua tugas pokok tersebut yakni, standar layanan informasi publik dan peraturan komisi informasi terkait prosedur penyelesaian sengketa informasi. “Untuk standar layanan informasi kita memiliki peranan aktif di bidang informasi. Karena banyak perangkat pemerintah belum paham menyediakan informasi yang baik dan cepat ke masyarakat,” kata Eko Tejdo. Terkait informasi yang menjadi sengketa, akan diselesaikan ketika ada laporan dengan terlebih dahulu dilakukan mediasi sebelum disidangkan. Peran perangkat badan publik khususnya di lingkungan pemerintahan selaku komisi informasi harus mampu memberi informasi ke masyarakat sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). “Masyarakat taunya cepat dan memang salah satu tanggung jawab pemerintahan wajib menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Dengan pendekatan, diharap masyarakat memahami penyajian informasi,” ujarnya. Ia menjelaskan, informasi ada yang harus disampaikan secara berkala ke masyarakat misalkan informasi rencana kerja. Ada juga informasi serta merta yang harus segera disampaikan ke masyarakat seperti penanganan bencana. Selain itu, ada juga informasi yang dikecualikan, yang mana badan publik berhak menolak memberikan informasi karena informasi sifatnya tertutup, tetapi tetap melalui prosedur-prosedurnya. Serta informasi terkait penyampaikan keputusan yang sewaktu-waktu bisa disampaikan. “Pengkategorian informasi harus dipahami setiap badan publik yang harus memiliki data informasi publik di PPID-nya. Dengan PPID meminimalisir sengketa informasi. Informasi yang dikecualikan dapat di SK-kan,” jelasnya. Ia menambahkan, pemahaman tentang KIP harus disampaikan ke masyarakat sebelum masyarakat menyampaikan kesan kurang bagus. Karena tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah akuntabel dan transparan. “Makanya kita tekankan ini ke badan publik. Badan publik antara lain eksektutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga lain yang sumber dananya dari anggaran masyarakat seperti APBD dan APBN,” tandasnya. Sementara itu, Asisten Bidang Kesra Setda Bangka, Teddy Sudarsono meminta jajaran OPD di Kabupaten Bangka memperhatikan arahan yang disampaikan oleh KIP. Selama ini, kata dia, banyak hal dan kendala di lapangan dalam memberi informasi ke masyarakat. “Masyarakat mau cepat tapi nanti ada mekanismenya. Yang jelas transparan itu tidak buka-bukaan dan perlu diperjelas biar tidak ada miss komunikasi dengan masyarakat,” katanya. Dalam kegiatan itu dihadiri Kabag Kesra Drh. Rahmani, Sekretaris Dinas Kesehatan Harmendo, Camat Puding Besar M Nursi, Camat Bakam Zulfakar, Camat Pemali Putrajaya. Hadir juga sejumlah perwakilan OPD tingkat kabupaten, hingga kelurahan. (2nd/10)