Inilah Badan Publik di Desa Yang Harus Diketahui

Ketua Padepokan Desa,Nur Rozuqi, Kamis (22/8/2019) melalui akun media sosial menyampaikan,berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, yang termasuk Badan Publik di Desa itu meliputi :

  1. Pemerintah Desa.
  2. Badan Permusyawaratan Desa.
  3. Badan Kerjasama Desa.
  4. Badan Usaha Milik Desa.

Keempat badan publik tersebut, menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan ditetapkan secara demokratis

Badan  Kerjasama  Antar  Desa  yang  selanjutnya  disebut BKAD adalah    badan    yang   dibentuk    atas    dasar kesepakatan  antar-Desa  untuk  membantu  kepala  Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa

Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  selanjutnya  disebut  BUM Desa adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan secara  langsung  yang berasal  dari  kekayaan  Desa  yang dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan usaha   lainnya   untuk   sebesar-besarnya   kesejahteraan masyarakat Desa

Lebih lanjut disampaikan Nur Rozuqi, keempat badan tersebut, segala dokumen terkait dengan tugas dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan dokumen publik.

Oleh sebab itu,kata Ketua Padepokan Desa ini,  keempat badan tersebut harus menginformasikan kepada masyarakat

Sebaliknya, masyarakat berhak mendapatkan informasi atas segala dokumen terkait dengan tugas dan fungsi keempat badan publik tersebut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.(*)

Sumber: 
analisnews.co.id