KIP Babel Visitasi PPID Bangka dan Bateng

UU KIP dan bagaimana inplementasinya dilapangan sehingga masyarakat suatu saat bertanya atau bergaduh bahasa bangka nya pacak mereh PPID e.

Sungailiat, langitbabel, ketersediaan informasi publik sudah keharusan bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi Badan Publik pemerintahan dari level atas hingga kebawah.

Untuk itu komisi informasi melakukan evaluasi monitoring kepada badan publik yan ada di tujuh kabupaten kota. Kali ini komisi informasi melakukan visitasi ke setiap PPID kabupaten kota yang ada di provinsi bangka belitung.

 

Tim komisi terdiri dari empat komisioner yakni Anggota Komisi Informasi Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Ahmad Tarmizi., Anggota Komisi Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi, Syawaludin , Ketua Komisi Informasi, Eko Tejo Marvianto, Waka Komisi informasi, Ita Rosita dan dua orang staf, endang dan Opik. Tim dibagi Dua yaitu visitasi kabupaten Bangka dan Bangka Tengah.

Visitasi di kab. Bangka Tengah

Untuk Kabupaten Bangka Tim komisioner disambut oleh M. kadafi Sebagai Tim PPID bangka yang menyambut Kunjungan dengan senang hati.

” visitasi ini untuk melihat dan cek bukti-bukti hasil pengisian qusioner yang bulan lalu dibagikan sehingga kualitas PPID menjadi baik dan meningkat kualitasnya”
Ita Rosita – Komisioner KI Bangka Belitung

Visitasi di Kab. Bangka

Sebelum visitasi, monev yang dilakukan oleh komisi informasi bangka belitung ini untuk mengukur kepatuhan dan kualitas badan publik terhadap inplementasi UU Keterbukaan ini.

Visitasi adalah lanjutan dari rangkaian monev dan mencocokan hasil quisioner dan berkas-berkas di PPID, Selain itu monev ini untuk melihat kepatuhan pada UU KIP dan bagaimana inplementasinya dilapangan sehingga masyarakat suatu saat bertanya atau bergaduh bahasa bangka nya pacak mereh PPID e.
Ahmad Tarmizi , SP – Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi KI Babel

Visitasi ke PPID Bangka dan Bateng adalah bertujuan untuk mencocokkan hasil fisik monitoring dengan kuesioner yang sudah dikirim sebelumnya seperti pengarsipan, hasil rapat dan surat-menyurat dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

Selain itu melihat ada atau tidaknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk di unit eselon II. Oleh karena itu badan publik diharapkan meningkatkan layanan informasi publik yang ada di OPD-OPD yang menyentuh rakyat langsung agar masyarakat bertanya dan meminta informasi cepat dilayani dan masyarakat jadi tahu serta tidak menyulitkan.

Sumber: 
langitbabel.com