Pemerintah Desa Wajib Umumkan Informasi Publik, Ini Aturannya

Ketua Lembaga Kajian Desa, Nur Rozuqi, dalam berbagai kesempatan baik melalui aplikasi percakapan maupun akun media sosial, dirinya selalu menyampaikan hal-hal terkait regulasi desa. Entah itu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, ataupun aturan terkait lainnya.

Soal regulasi keterbukaan informasi publik misalnya, dia menyampaikan aturan yang mewajibkan desa mengumumkan informasi publik desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Dalam paparan tentang hal ini , dia mengutarakan apa yang disebutkan pada pasal 2 dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan, setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa.

Di pasal tersebut diuraikan bahwa Informasi Publik Desa yang wajib diumumkan pihak desa secara berkala paling sedikit terdiri atas :

  1. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
  2. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran
    anggaran;
  3. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
  4. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  5. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
  6. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
    1) laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
    2) laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
  7. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
    1) laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    2) laporan realisasi kegiatan;
    3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
    4) sisa anggaran; dan
    5) alamat pengaduan;
  8. daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa; dan
  9. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa. (*)
Sumber: 
analisnews.co.id