Perdana Temu Silaturrahmi dan Sosialisasi Komisioner Periode 2017 - 2021 Kepada Stakeholder KI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Air Itam, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan temu silahturahmi dan sosialisasi keterbukaan publik kepada stakeholder se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Kamis (18/1/2018).

Sosialisasi keterbukaan informasi ini dihadiri Sekda Babel, Yan Megawandi, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Wafa Putri Uma, Ketua Komisi 1 DPRD Babel Adet Mastur, Kepala Ombudsman Babel, Jumli Jamaluddin dan stake holder terkait.

Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi mengatakan berbagai informasi harus dikawal sehingga informasi yang sampai ke masyarakat merupakan informasi yang benar.

"Di Babel kita harap tidak ada laporan terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi. Kalau masyarakat sudah memahami informasi itu, mengartikan masyarakat berupaya mengembangkan kapasitasnya," katanya.

Ketua KIP Babel Sugesti mengatakan bahwa dalam acara tersebut untuk melanjutkan estafet kepengurusan periode sebelumnya yang masih meninggalkan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Tidak hanya itu, giat itu pula dilakukan untuk turut serta dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk kebijakan informasi publik. "Kita memang baru dibentuk, tapi meskipun begitu kita sempat mengikuti proses keterbukaan informasi pada periode yang lalu dan masih ada beberapa yang belom diselesaikan," ungkapnya.

Kendati pun, dirinya akan meneruskan apa yg masih menjadi PR yang berkenaan dengan informasi publik baik menyangkut isu - isu sentral yang harus di ketahui masyarakat. "Isu - isu sentral yang harus diketahui masyarakat sebenarnya merupakan upaya mendorong pembangunan di Bangka Belitung (Babel) bukan malah menjadi bumerang," tandasnya. 

Sementara Wafa Patria Umma,Komisioner  Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Pusat RI menuturkan bahwa keberadaan komisi informasi harus dapat dirasakan keberadaannya diseluruh lapisan Masyarakat. Pasalnya keberadaan Komisi Informasi selama ini masih banyak yang belum dirasakan di beberapa daerah.

"Ini menjadi tantangan ke depan untuk bisa mengedukasikan masyarakat untuk lebih paham dengan keterbukaan informasi, kita harus gencar melakukan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi agar keberadaannya lambat laun mulai dirasakan masyarakat sehingga dapat diakses dan mengatahui informasi yang menjadi hak-hak mereka.

Ia juga mengatakan komisi informasi harus meningkatkan partisipasi badan publik dalam membuka Informasi, untuk informasi yang harusnya diketahui masyarakat luas.

"Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 legal standing untuk masyarakat akses informasi kewajiban memberikan informasi terkait, program kalau enggak bisa dikenakan sanski," kata Wafa.

Sumber: 
KIP Babel