Rapat Koordinasi Layanan Informasi Publik PPID Desa

PANGKALPINANG – “ Kami (red : dinas pemberdayaan masyarakat desa pemprov BABEL) akan mendukung pelaksanaan layanan informasi publik desa oleh badan publik desa, demikian diungkap Sekretaris Dinas DPMD Prov. Kep, BABEL, Suryadi mewakili Kadis DPMD, saat menjadi narasumber dalam pada kegiatan rapat koordinasi secara visual yang diselenggarakan oleh Lembaga Komisi Infomasi (KI) kepulauan bangka Belitung pada hari ini senin (14/09) terkait rapat koordinasi dan penguatan PPID Desa.

Suryadi menjelaskan pelaksanaan layanan informasi publik desa oleh badan publik sesuai dengan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU KIP No. 14 tahun 2008 yang berbunyi Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Adapun yang dimaksud dengan badan publik desa sebagaimana diatur dalam peraturan Lembaga KI yakni tertuang dalam  PERKI No. 1 Tahun 2018 sebagai pelaksana dari undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) No. 14 Tahun 2008, mencakup pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, badan usah milik desa (BUMDes) dan badan kerjasama antar desa.

Dijelakan Suryadi untuk layanan informasi publik desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai badan publik dapat melalui penunjukan dan pembentukan pejabat pengelola informasi dokumentasi atau dikenal dengan PPID.  Lebih jauh, Suryadi menjelaskan dengan adanya PPID Desa yang telah terbentuk, kedepannya pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan satu pintu dan mencegah terjadinya sengketa informasi.

“ kami sangat mendukung adanya PPID Desa, dengan adanya unit kerja PPID Desa ini harapannya masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan satu pintu, sehingga persoalan -persoalan terkait layanan informasi seperti sengketa informasi publik tidak terjadi”, ungkap Suryadi.

Hal senada juga disampaikan oleh ketua komisi informasi (KI) kepulauan bangka Belitung, Syawaluddin, dimana menjelaskan bahwa Lembaga KI sangat mendukung desa dalam membuat sistem informasi desa melalui PPID Desa.  Adapun kegiatan rapat virtual selain melibatkan dinas pemberdayaan masyarakat desa provinsi juga melibatkan DPMD kabupaten/kota dan pengurus DPD asosiasi pemerintah desa (APDESI) bangka belitung

Ditambahkan Syawalludin dengan terbentuknya unit PPID Desa, telah mewujudkan akuntabilitas tata Kelola pemerintahan khususnya pemerintah desa melalui keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PPID desa, sehingga diharapkan ke depannya dapat meminimalisir akan terjadinya sengketa informasi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“  dari data yang kami (red: Komisi Informasi) miliki menunjukan akan pengajuan sengketa informasi terhadap pemerintah desa cukup besar, untuk itu melalui keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PPID desa sesuai dengan standar layanan informasi yang ditetapkan, dapat mencegah terjadinya sengketa informasi”, ungkap Syawaluddin.

Pada kesempatan tersebut, Suryadi juga menjelaskan mengenai daftar Informasi publik yang dikelola oleh PPID badan publik baik yang ada di pemerintah pusat, provinsi/kabupaten/kota maupun badan publik desa.  Adapun daftar informasi publik yang dimaksud diantaranya daftar informasi publik yang diumumkan secara berkala, daftar informasi publik yang diumumkan secara serta merta dan daftar informasi publik yang disediakan setiap saat.

Sumber: 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.Kep.Babel