Seluruh Desa di Bangka Menuju Keterbukaan Informasi Publik

Pangkalpinang, Lababel, dalam upaya penerapan UU KIP sampai ke kecamatan dan Desa. Rombongan PPID Bangka mengunjungi Komisi Informasi kepulauan Bangka Belitung (kamis, 29 Agustus 2019). Rombongan dipimpin oleh PPID utama , dan dua tim pendukung. Maksud kedatangan rombongan ini untuk mensinergikan pembentukan PPID di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Bangka.

Maksud kedatangan kami, ingin mengajak KIP Babel dalam upaya melakukan pembentukan PPID Desa. Sebagai langkah awalnya, kami mengajak KIP Babel memberikan materi terkait hal ini.
Harly Juniarsha – PPID Utama Kabupaten Bangka

Dalam kegiatan ini Komisioner KIP yang turut hadir antara lain Ketua Eko Terjo Marvianto, Wakil Ketua Ita Rosita, Syawaluddin Bidang PSI, Ahmad Tarmizi bid ASE.

Acuannya Peraturan Komisi Informasi (PERKI) no 1. Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
Eko Terja Marviarto – Ketua KID Bangka Belitung

Komisi Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi menambahkan bahwa PPID Desa agar bisa terwujud pembentukannya, dan menyambut baik langkah dari PPID Kabupaten Bangka. Sebab sudah sering disampaikan dalam beberapa sosialisasi bahwa Desa harus mempunyai PPID agar sejalan dengan amanat UU KIP.

Selain itu, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) juga berkewajiban untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan (pasal 86 ayat 3) Dan juga dijabarkan dalam UU tentang Desa. Asas keterbukaan melekat dalam sejumlah pasal seperti 27 dan 82.

Menurut Ahmad Tarmizi, asas keterbukaan tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jika Seluruh Desa di Bangka sudah Menuju Keterbukaan Informasi Publik maka hal ini merupakan kemajuan dan sesuai dengan MoU antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Komisi Informasi Publik berdasarkan MoU nomor: 14/SJ/KB/V/2016 dan nomor 1/MoU.KIP/.V/2016.

 

 

 

Sumber: 
langitbabel.com