Walikota Sambut Peringatan RTKD KI Pusat di Bogor

Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar acara peringatan Hari Hak untuk Tahu atau lebih dikenal sebagai peringatan Right to Know Day (RTKD) di IPB International Convention Center Bogor Jawa Barat, Kamis (28/9). Pada peringatan RTKD kali ini, KI Pusat mengajak partisipasi DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melibatkan Walikota Bogor Bima Arya bersama PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Publik (BP) Negara dan Non Negara, NGO (Non-Government Organization) transparansi, Komisioner KI Daerah seluruh Indonesia, Komisioner KI Pusat periode 2017-2021 dan Komisioner KI Pusat 2009-2013.

Dalam sambutan Walikota Bogor Bima Arya menyambut baik peringatan RTKD yang digelar KI Pusat secara nasional di Kota Bogor. Menurutnya keterbukaan informasi sudah merupakan  yang hal mutlak untuk dilaksanakan karena media sosial telah membuka informasi secara luas.

“Kami sebagai pemerintah tidak mungkin lagi menutup-nutupi informasi kepada masyarakat karena masyarakat dengan mudah mengaksesnya lewat media sosial,” katanya menjelaskan. Menurutnya sekarang ini warga Bogor lebih cepat melaporkan kasus di lapangan dibandingkan laporan Dinas ke Walikota, hanya dalam hitungan detik, jadi pemerintah wajib terbuka agar tidak ketinggalan perkembangan teknologi informasi.

Sebanyak 146 lembaga yang diundang oleh KI Pusat untuk menyemarakkan peringatan acara puncak Hari Hak untuk Tahu. Diantaranya seluruh PPID Pemeritah Provinsi seluruh Indonesia, institusi pers, organisasi pers, NGO keterbukaan informasi seperti ICW, KontraS, Fitra, ICEL, FoINI dan lainnya.

Peringatan RTKD ini sengaja melibatkan sejumlah lembaga sebagai bentuk apresiasi terhadap peringatan RTKD yang diperingati serentak di seluruh dunia. Peringatan RTKD mulai digelar di Kota Sofia, Bulgaria pada tahun 2002 saat digelarnya pertemuan aktivis keterbukaan informasi dunia dan terus berlanjut diperingati setiap tahun.

Tujuan KI Pusat meperingati RTKD untuk meningkatkan kesadaran global dari individu terhadap informasi publik pemerintah sekalian gerakan partisipasi masyarakat terhadap penetapan kebijakan publik. Peringatan ini juga untuk mendorong transparansi, regulasi Right on Information Act dan Freedom of Information Law.

Ada sepuluh prinsip yang dianut dalam peringatan RTKD yaitu menjadikan akses informasi sebagai hak setiap orang, informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian, Hak untuk Tahu diaplikasikan di semua Badan Publik, permohonan informasi cepat, sederhana, tepat waktu dan tanpa biaya. PPID betugas melayani Pemohon Informasi, penolakan BP didasarkan undang-undang, kepentingan publik Hak lebih tinggi dari kerahasiaan, kritisi kebijakan BP yang merugikan, BP proaktif umumkan informasi publik, dan Hak informasi dijamin Komisi Informasi.

Indonesia merupakan negara kelima di Asia yang menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setelah  India, Jepang, Thailand dan Nepal serta merupakan negara yang ke-76 di dunia yang terapkan UU KIP. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah resmi diundangkan pada 1 Mei 2010, tepat dua tahun setelah disahkan oleh DPR RI, jeda dua tahun merupakan upaya persiapan dalam menjalankan UU KIP.

Sumber: 
Komisi Informasi Pusat

Berita Lainnya

19 Oct 2017 | Gorganews.com

28 Sep 2017 | Komisi Informasi...

28 Sep 2017 | Komisi Informasi...