JAKARTA - Komisi Informasi Pusat mengingatkan bahwa penyusunan legislasi nasional wajib mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta menjaga ruang partisipasi publik dalam proses pembuatannya. Tak terkecuali penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang luas mengatur sektor publik, mulai dari perizinan, tenaga kerja, lingkungan hingga investasi.