(PANGKALPINANG) — Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan dari Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025, Senin (6/4/2026).

Rombongan Bawaslu Bangka Tengah dipimpin langsung oleh Ketua Marhaendra Yuliansyah beserta jajaran staf.

Kedatangan mereka disambut oleh Ketua KI Babel Ita Rosita, didampingi Wakil Ketua Rikky Fermana, Komisioner Martono dan Ahmad Tarmizi, serta Kepala Sekretariat Ahmad Sirajudin.

PANGKALPINANG — Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) terus memperkuat sinergi kelembagaan dengan berbagai pihak, khususnya dunia akademik, Selasa (31/03/2026)

KI Babel melaksanakan audiensi dan kunjungan kelembagaan ke Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang disambut langsung oleh Rektor, Fadillah Sobri, beserta jajaran pimpinan universitas.

PANGKALPINANG– Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik Posko Arus Mudik pada tiga jalur transportasi, yakni Bandara Depati Amir, Pelabuhan Pangkal Balam, dan Terminal Jalan Mentok.

Kegiatan ini dipandu langsung oleh Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKOP), Ahmad Tarmizi, S.P., C.Med, didampingi oleh Ahmad Sirajudin selaku Kepala Sekretariat KI Babel, Tenaga Ahli Hukum KI Babel Abrillioga, serta staf bidang dokumentasi dan mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Pertiba.

Pangkalpinang – Salah upaya mendukung sekaligus mendorong keterbukaan informasi public berkenaan dengan arus mudik lebaran Idulfitri 1447 Hijriyah/ tahun 2026 Masehi, Ketua beserta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) mengunjungi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Babel.

Pangkalpinang – Gugatan yang diajukan oleh Edi Irawan terhadap Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang resmi berakhir setelah Penggugat mencabut gugatan yang telah diajukan sebelumnya.

Pangkalpinang — Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima penyerahan mahasiswa magang dari Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pertiba di Ruang Sidang KI Babel pada Selasa (10/3/2026).

Penyerahan mahasiswa magang tersebut diantar langsung oleh Dosen Pendamping Magang, Arifin Faqih, S.H., M.H., kepada pihak Komisi Informasi Babel.

PANGKALPINANG — Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) menggelar pertemuan koordinatif bersama Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang pada Jumat, 30 Januari 2026 di ruang sidang KI Babel

Pertemuan ini membahas pengelolaan serta kedudukan transkrip persidangan dalam perspektif keterbukaan informasi publik dan kewenangan lembaga peradilan.

Pangkalpinang- Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menggelar sidang pembuktian lanjutan dalam perkara sengketa informasi publik antara Pemohon Solastio Setiawan melawan Termohon Pemerintah Desa Bencah, Jumat, 30 Januari 2026

Sidang ini merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan lanjutan guna memperdalam dan menggali alat bukti berupa keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Pemohon yang relevan dengan pokok sengketa.

PANGKALPINANG,- Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) menggelar rapat internal kelembagaan dalam rangka evaluasi dan refleksi kinerja kelembagaan sepanjang tahun 2025, sebagai langkah strategis untuk menyongsong peningkatan kinerja pada tahun 2026. 

Rapat ini menjadi forum konsolidasi internal guna menilai capaian, tantangan, serta merumuskan arah kebijakan dan penguatan peran kelembagaan Komisi Informasi ke depan.

PANGKALPINANG — Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) melakukan audiensi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang pada Kamis, 15 Januari 2026. 

Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang PTUN Pangkalpinang ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam konteks Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) serta penguatan peran dan kewenangan masing-masing lembaga dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkeadilan.