PANGKALPINANG,- Komisi Informasi Babel Visitasi Monev 2024 di Dinas UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (21/11/2024)

Selain untuk melihat secara langsung terkait SAQ yang sudah di isi oleh badan publik, Komisi Informasi juga hadir untuk memberikan masukan, arahan terkait kekurangan pada badan public tersebut.

PANGKALPINANG,- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang gelar sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) undang Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Ruang OR Walkot, Rabu (20/11/2024)

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Ita Rosita selaku ketua KI Babel sekaligus sebagai narasumber serta dihadiri seluruh unsur PPID dari lingkungan OPD Pemkot Pangkalpinang

PANGKALPINANG, Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1 A untuk pertama kalinya ikut dalam kegiatan MONEV yang dilakukan oleh Komisi Informasi Babel pada kategori Instansi Vertikal,dan hari ini selas, (19/11/24) team Monev dari KI Babel melakukan visitasi langsung kekantor PN tersebut.

BANGKA BELITUNG,- Visitasi ke Intansi Vertikal, Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kunjungi Badan Publik (BP) pertama yakni Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (19/11/2024)

Visitasi disamping double cross check secara faktual setelah melalui SAQ melalui E-Monev, KI Babel buka ruang diskusi interaktif untuk mendengarkan keluhan dan kekurangan berkaitan dengan kendala selama proses E-Monev BP 2024

PANGKALPINANG,- Bawaslu Provinsi Babel Jaga Konsisten Pedikat 'Informatif' Sementara Hasil SAQ E-Monev 2024 Badan Publik Tahun 2024, Konsisten yang di pertahan oleh Bawaslu Provinsi Babel 2 tahun berturut patut di acungi jempol, sebab selama 2 tahun berturut badan publik tersebut konsisten mempertahan predikat “Informatif” pada E Monev Komisi Informasi  2024 kategori Penyelenggara Pemilu, (18/11/2024)

PANGKALPINANG, -Visitasi dalam rangka E-Monev Badan Publik (BP) 2024, KI Babel kunjungi Bawaslu Kota Pangkalpinang sekaligus 'Sharing Discussion' tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Senin (18/11/2024)

Anggota Komisioner Dian Bastari Bawaslu Pangkalpinang sangat berterimakasih atas kunjungan KI Babel dalam rangka visitasi Monev

Menurut Dian kedatangan KI Babel sebagai bentuk pembelajaran bagi BP untuk terus mendorong KIP sebagai BP yang patuh terhadap UU 14 Tahun 2008 tentang KIP

PANGKALPINANG,- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang kategori 'Informatif' sementara hasil pengisian SAQ E-Monev Badan Publik Tahun 2024, Komisi Informasi (KI) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) apresiasi sebab konsisten selama 3 tahun terakhir, Jumat (15/11/2024)

Keterlibatan Pemkot Pangkalpinang dalam giat Monev oleh KI Babel menunjukkan komitmen Pemkot Pangkalpinang untuk terus tumbuh dan berupaya membuat masyarakat informasi dan menjadi BP yang siap sedia memberikan akses informasi kepada masyarakat

BANGKA TENGAH, - Kunjungi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah, Komisi Informasi (KI) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) penyelenggara pemilu, Kamis (14/11/2024)

Rangkaian Visitasi E-Monev ke Bawaslu Bateng komitmen KI Babel sebagai double check secara faktual dan verifikasi melalui SAQ yang disiapkan oleh KI Babel dalam memotret KIP pada setiap BP di wilayah Babel

PangKomisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menjalankan rangkaian kegiatan visitasi E-Monev 2024, kali ini berfokus pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. (H.C) Ir. Soekarno, Rabu (13/11/2024). Kegiatan ini merupakan langkah verifikasi faktual untuk memastikan standar keterbukaan informasi di RSUD tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan.

BANGKA, - Komisi Informasi (KI) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) lanjut visitasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Bangka dalam rangka mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik (BP) Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024, Selasa (12/11/2024)

Ita Rosita selaku Ketua KI Babel menekankan pentingnya setiap BP di seluruh Kep. Babel untuk transparan pada tiap jenis informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 serta aturan turunan lainnya