Submitted by kidbabel on
ANGKALPINANG- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Babel dengan melibatkan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis dalam rangka peningkatan kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik di daerah.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Agung Pratistho, serta dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fajri, bersama jajaran Komisi Informasi dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam suasana dialog yang interaktif, para peserta membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan peran kelembagaan dalam keterbukaan informasi publik, sinergi antar badan publik, hingga tantangan implementasi transparansi informasi di tingkat daerah.
Agung Pratistho menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang efektif dan akuntabel.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sementara itu, Plt Diskominfo Babel, Fajri, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sistem layanan informasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Diskominfo, Komisi Informasi, dan badan publik lainnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ita Rosita, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan secara optimal.
Ia menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah pusat melalui Kemenko Polkam menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi terhadap badan publik.
“Forum seperti ini menjadi ruang konsolidasi yang sangat penting, tidak hanya untuk menyamakan persepsi, tetapi juga untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih berkualitas,” ujar Ita Rosita.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pandangan dari peserta, termasuk terkait praktik terbaik dalam pelayanan informasi serta upaya peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama serta langkah konkret dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai pilar penting dalam demokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas.*
