Submitted by kidbabel on
Prof DR Yanuar staf ahli Kepresidenan bidang perencanaan dan pelaksanaan program khusus prioritas badan publik.
BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kegiatan diskusi anggota komisioner Komisi Informasi dari 27 provinsi di Indonesiayang digelar di Gedung Joeang 45, Kamis (30/4/2015) pagi hingga berakhir siang sempat menjadi perhatian di kalangan para undangan yang hadir.
Bahkan tak sedikit para undangan yang hadir saat acara diskusi berlangsung pada hari itu antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA) dan juga lembaga non pemerintahan dari Kompas.com dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Indonesian Center For Environmental (ICEL) termasuk turut pula hadir ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono.
Demikian kondisi tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Daerah Provinsi Bangka Belitung (KID Babel), Ahmad SH melalui Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Daerah Provinsi Bangka Belitung (KID Babel), Rikky Fermana SIP, dalam rilis yang disampaikan kepada bangkapos.com, Kamis (30/4/2015) siang.
Rikky menjelaskan kegiatan diskusi saat itu tak lain dalam rangkaian 5 tahun pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, acara dengan mengundang sejumlah narasumber yakni komisi I DPR RI, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Kapuspen Mendagri Dr Dodi, Deputi Staf Kepresiden RI Prof. Dr. Yanuar Nugroho, Sulastio Direktur IPC.
Namun sayangnya acara yang diharapkan hadir Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) justru tak hadir. Kondisi itu sempat disesalkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono. Pasalnya pihak KIP sendiri sesungguhnya sempat melayangkan undangan kepada Jokowi.
"Pak Jokowi sudah dua kali kami undang, surat undangan sudah kami layangkan 3 bulan yang lalu, ternyata sistem tata kelola admintrasi kesekretariatan tidak berjalan sesuai amanah undang-undang dan hanya janji politik," kata ketua KI Pusat dalam diskusi tersebut.
Penulis : Ryan A Prakasa
