KI PUSAT UPGRADING PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI LIBATKAN KOMISI YUDISIAL, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN MAHKAMAH AGUNG RI

Lembaga Negara Komisi Informasi  (KI) Pusat melaksanakan upgrading (meningkatkan mutu) dalam penyelesaian sengketa informasi melibatkan Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi , dan Mahkamah Agung RI. Kegiatan upgrading putusan penyelesaian sengketa informasi dibuka oleh Ketua KI Pusat Donny Yoegiantoro yang diawali oleh laporan Plt Sekretaris KI Pusat Nunik Purwanti di Mirah Hotel Bogor, 16-17 Juni 2022.

Kegiatan upgrading ini dihadiri seluruh Komisioner KI Pusat yang terdiri dari Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha, Ketua Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi) Syawaludin, Ketua Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro, Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Samrotunnajah Ismail, Ketua Bidang LitDok (Penelitian dan Dokumentasi) Rospita Vici Paulyn, dan Ketua Bidang Reglik (Regulasi dan Kebijakan Publik) Gede Narayana.

Adapun Narasumber kegiatan ini adalah Dr Joko Sasmito SH MH Anggota Komisi Yudisial RI Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Dr Muhidin SH MH selaku Panitera Mahkamah Konstitusi RI, Dr  Edy Wibowo SH MH Hakim Non Yudisial sekaligus sebagai Sekretaris Pokja Mediasi Mahkamah Agung RI, dan Dr Tri Cahya Indra Permana SH MH Hakim Non Yudisial dan juga sebagai Staff Khusus Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Dalam sambutannya, Donny Yoesgiantoro menyatakan bahwa upgrading penyelesaian sengketa informasi diharapkan mampu mengoptimalkan persidangan penyelesaian sengketa dan yang tidak efektif dapat diminimalisir. Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komsi I DPR RI, KI Pusat telah menyampaikan  tiga program prioritas nasional yaitu akselerasi penyelesaian sengketa, Monitoring dan Evaluasi, dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di 34 Provinsi.

Untuk itu, ia berharap agar KI Pusat dapat pencerahan dari KY, MK , dan MA supaya terjadi upgrading penyelesaian sengketa karena  KI Pusat sudah melewat tiga periodesasi. Diharapkannya, semua masukan bukan hanya internal penyelesaian sengketa di KI Pusat namun diharapkan mampu berorientasi keluar karena sangat strategis bagi Badan Publik (BP).

Dicontohkannya,  jika selesai putusan penyelesaian sengketa informasi yang mengabulkan permohonan informasi  maka termohon atau BP dapat mematuhi dan menjalankan putusan. Namun di sisi lain,menurutnya pemohon juga harus mampu melakukan permohonan informasi yang berkualitas sehingga menghindari muncul pemohon yang tidak bersungguh-sungguh (vexatious request), sementara KI Pusat dapat memaksimalkan fungsi SIMSI (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi) yang telah dikembangkan agar proses tahapan pendaftaran hingga pengumuman hasil sengketa informasi dapat dilaksanakan secara online.

Sementara Syawaludin selaku PJ Upgrading PSI, mengatakan ada 115 register sengketa pada 2022 yang ditargetkan dapat diselesaikan sebanyak 100 register setiap tahun. Untuk itu, ia beharap agar penyelesaian sengketa di KI Pusat tidak terkendala dengan program lainnya, bahkan upgrading penyelesaian sengketa juga akan digelar di KI Provinsi, KI Kabupaten/Kota guna mengakselerasi penyelesaian sengketa di daerah.

Adapun laporan Nunik Purwanti menyebutkan bahwa  berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat maka sejak tanggal 20 Mei 2022 tujuh orang Anggota KI Pusat masa jabatan 2022-2026 sudah dapat menjalankan tugasnya salah satunya adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Menurutnya, KI Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai salah satu Program Prioritas Nasional.

Untuk membangun persepsi yang sama dan meningkatkan pemahaman dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan UU KIP dan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), maka menurutnya  kegiatan upgrading Penyelesain Sengketa Informasi Publik perlu diselenggarakan.(Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)

Sumber: 
komisi informasi pusat